Kritik Pendidikan Prof. Zulkifli: Jangan Sampai Lahirkan 1 Kuli dengan 40 Mandor

 

Oleh : Ali Aminulloh

Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa melompat menjadi kekuatan modern jika sistem pendidikannya justru lebih banyak mencetak pengulas ketimbang pencipta?
Pertanyaan retoris nan menggugat inilah yang mengasapi ruang pertemuan Ma’had Al-Zaytun, saat institusi ini secara konsisten menggelar Pelatihan Pelaku Didik sesi ke-45.

Mengusung tema besar yang krusial, “Transformasi Revolusioner Pendidikan Berasrama Menuju Indonesia Modern Abad XXI dan 100 Tahun Kemerdekaan” forum ini dirancang untuk membedah arah masa depan.

Namun, atmosfer sore itu seketika berubah dinamis saat Al-Zaytun menghadirkan Prof. Dr. Ir. Zulkifli Nasution, M.Sc, Ph.D.
Guru Besar dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang dikenal lugas, jenaka, namun sarat pengalaman lapangan ini membawa pemikiran bertajuk “Tanah, Lahan, dan Belajar Berkelanjutan.”

Bukannya membawakan puja-puji manis yang menidurkan, pria berdarah Batak ini justru datang membawa “obat pahit” berupa anatomi krisis pendidikan tinggi dan realitas sains yang kerap disembunyikan di balik meja birokrasi kita.

Kehangatan Podium yang Berputar

“Kemarin saya dipesani, katanya podiumnya bisa berputar-putar. Karena podiumnya mutar, saya berusaha ikut berputar juga. Sedap juga ini, supaya yang di belakang merasa ikut dihormati,” seloroh Prof. Zulkifli membuka paparannya, mencairkan kekakuan ruang seminar dengan tawa hadirin.

Kehangatan itu segera bertransformasi menjadi sebuah kuliah akademis yang membuka mata. Prof. Zulkifli langsung mengajak audiens menatap tanah tempat mereka berpijak. Ia menggugat narasi usang yang menyebut tanah Indonesia adalah “tanah surga”, tempat di mana tongkat kayu dan batu bisa dengan ajaib berubah menjadi tanaman.

“Apakah tanah Indonesia itu subur?” tanyanya retoris. Subuuur, jawab peserta.
Prof. Zulkifli kemudian mematahkan mitos tersebut melalui pendekatan ilmiah yang objektif. Tanah di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia, jelasnya, justru mengalami proses pencucian unsur hara yang cepat (*leaching*).

Unsur-unsur penting larut dan hancur ke lapisan tanah bagian bawah, jauh melampaui kedalaman efektif akar tanaman. Akibatnya, secara alami tanah kita berstatus marginal.
Lalu, bagaimana cara menjawab tantangan ketahanan pangan di atas tanah yang marginal ini?

Kuncinya, menurut Zulkifli, ada pada data, klasifikasi, dan evaluasi lahan menggunakan pendekatan matematika yang presisi, bukan sekadar ilmu kira-kira atau perasaan.
Ia mengkritik metodologi survei usang yang masih sering diadopsi karena murah dan mudah, padahal tingkat akurasinya rendah.

Berdasarkan pengalamannya berguru langsung pada Profesor Sys, pencipta metode *Land Evaluation* terkemuka dari Belgia, setiap komoditas memiliki parameter ekologi yang mutlak berbeda. Bahkan spesies padi yang sama (Oryza sativa) memerlukan penanganan yang kontras jika ditanam di lahan tadah hujan, irigasi, ataupun terasering.

Ketidaksinkronan perencanaan tata guna lahan di masa lalu inilah yang dinilai menjadi alasan logis mengapa Indonesia hari ini kerap terjebak dalam ketergantungan impor pangan.

Namun, di tengah kekhawatiran itu, Prof. Zulkifli memberikan apresiasi tinggi pada langkah nyata Al-Zaytun yang berhasil membangun ketahanan pangan mandiri hingga hitungan delapan belas bulan, sedangkan ketahanan pangan nasional rata-rata hanya bertahan dalam hitungan minggu. Sebuah capaian yang menurutnya telah berada pada level reputasi internasional.

Menjual Oksigen dan Masa Depan
Ekonomi Karbon

Puncak dari pemaparan Prof. Zulkifli bermuara pada visi masa depan dunia: Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Ekonomi Biru (*Blue Economy*). Dalam konteks ini, ia memberikan pujian khusus pada langkah visioner Syekh Al-Zaytun, Abdussalam Panji Gumilang, yang memilih untuk tidak menebang dan menjual kayu jati di kawasannya, melainkan “menjual” kemurnian udara.
“Saya tidak tahu Syekh membaca teori ini atau tidak, tapi kalau tidak baca, itu namanya *ilham*,” ungkap Zulkifli takjub.

Ia meluruskan miskonsepsi publik yang mengira perdagangan karbon adalah praktik ‘menjual angin’. “Bukan anginnya yang dijual, melainkan sertifikatnya,” tegasnya. Sertifikat internasional tersebut dikeluarkan oleh lembaga bereputasi setelah melalui perhitungan rigid terhadap volume tegakan pohon dan pasokan oksigen yang dihasilkan.

Prof. Zulkifli, yang juga seorang praktisi kawakan dalam restorasi pesisir, membagikan kisah suksesnya menerapkan rekayasa lingkungan (*bioengineering*) di Nias Selatan pasca-bencana tsunami.
Di atas lahan batu karang yang mati, melalui analisis hidrologi yang tekun, timnya berhasil menghidupkan kembali lebih dari 200 hektare hutan mangrove yang kini diakui dunia.

Bagi sang Profesor, masa depan sejati Indonesia berada pada wilayah lautnya yang mencakup 75 persen total wilayah negeri. Komunitas pesisir harus mulai diberdayakan melalui skema *Blue Carbon* (Karbon Biru), di mana dana kompensasi lingkungan dari raksasa industri dunia bisa mengalir langsung untuk menjaga kelestarian alam sekaligus menyejahterakan warga lokal.

Sesi Tanya Jawab: Otak yang Berpikir dan Anatomi Pendidikan Tinggi

Usai paparan ilmiah yang padat tersebut, suasana forum semakin dinamis saat memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Sebuah kegelisahan kritis datang dari Ataya Fikri Rizkulloh Situmpul, seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah Al-Zaytun kelas 9.

Ataya menyoroti fenomena banyaknya sarjana muda Indonesia yang lebih memilih berkarier di korporasi asing ketimbang membangun inovasi di negeri sendiri, sebuah siklus yang dinilai membuat Indonesia terjebak menjadi negara berkembang yang konsumtif.

Menanggapi hal itu, jawaban Prof. Zulkifli mengalir jujur tanpa basa-basi diplomatis.
“Mengapa orang pergi ke perusahaan asing? Sebab godaan duitnya lebih besar. Realistik, ya?” ujarnya, seraya mengisahkan anaknya sendiri yang merupakan lulusan dari Belfast.

Bagi Zulkifli, menuntut seorang sarjana yang baru menetas untuk langsung melahirkan inovasi mandiri yang padat modal adalah sebuah ilusi. Ia kemudian menyitir prinsip dasar *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor dua: selesaikan dulu persoalan perut atau kelaparan, agar isi kepala bisa diajak berpikir jernih. *“You have to remember, if you are hungry, you are angry,”* cetusnya.

Dari sinilah Prof. Zulkifli menarik akar masalah yang lebih sistemik dalam dunia pendidikan tinggi kita. Ia mengkritik tajam kebijakan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang memaksa perguruan tinggi menggenjot kuota mahasiswa demi mengejar target formalitas, tanpa dibarengi kesiapan infrastruktur laboratorium yang memadai.

Kondisi ini diperparah oleh salah kaprahnya orientasi kelembagaan. Di Indonesia, masyarakat dan pembuat kebijakan cenderung mendewakan bentuk **Universitas** atau **Sekolah Tinggi** demi mengejar kuota kelulusan dengan biaya operasional murah.

Keran pun dibuka sebesar-besarnya pada jurusan ilmu sosial yang minim fasilitas laboratorium teknik.
Sebaliknya, negara-negara maju justru mengandalkan kekuatan **Politeknik** atau pendidikan vokasi terapan.

Di negara industri modern, jumlah politeknik jauh lebih dominan karena lembaga ini didesain khusus untuk mencetak tenaga ahli yang siap memegang kendali teknologi, melakukan rekayasa mekanis, dan memproduksi inovasi nyata di pabrik maupun laboratorium.

Akibat minimnya porsi pendidikan politeknik yang presisi di tanah air, terjadi ketimpangan fatal dalam struktur tenaga kerja nasional kita.
“Saya hitung-hitung sebentar saja, itu perbandingannya kira-kira 1 banding 40. Maknanya apa? Kita melahirkan satu orang kuli dengan 40 mandor. Pahit kan jawabnya? Tapi itu kenyataan di lapangan,” tegas mantan wakil rektor ini masygul.

Tanpa penguatan sains keras, teknik, matematika, dan perluasan sistem politeknik yang masif, lembaga pendidikan tinggi hanya akan melahirkan para pengulas hukum yang lihai menyalahkan, bukan para kreator yang mampu menyalakan energi atau teknologi baru untuk bangsa.

Sebuah Warisan yang Harus Tertulis

Sore itu, sesi pelatihan ke-45 ditutup dengan sebuah refleksi humanis tentang arti sebuah eksistensi dan pentingnya mendokumentasikan pemikiran. Zulkifli mengingatkan mengapa peradaban Barat begitu menghargai para pemikirnya: karena mereka merawat gagasan melalui tulisan dan dokumentasi sejarah.

Manusia memiliki keterbatasan ingatan, dan cara terbaik untuk membuat sebuah pemikiran menjadi abadi adalah dengan memahatnya dalam aksara.
“Hargailah manusia sekecil apa pun dia, karena dia memiliki sumbangan yang besar terhadap alam,” pungkas Prof. Zulkifli sebelum turun dari podium.

Kritik tajam sang Profesor dari atas podium Al-Zaytun menjadi alarm keras bagi kita semua. Transformasi menuju Indonesia Modern Abad XXI tidak akan pernah tercapai jika kita terus-menerus terjebak memproduksi ‘mandor-mandor’ wacana.

Sudah saatnya kiblat pendidikan kita bergeser ke arah presisi data dan kekuatan politeknik, agar di masa depan, Indonesia tidak lagi kekurangan para kreator yang siap turun ke bumi untuk merawat tanah, lahan, dan kedaulatan bangsa dengan tangan mereka sendiri.