Bangsa Gelap Lahir dari Informasi yang Ditutup

(Refleksi Hari Keterbukaan Informasi, 30 April 2026)

Hari Keterbukaan Informasi Nasional dan Mendesaknya Trilogi Kesadaran Peradaban

Tidak ada korupsi yang tumbuh di ruang terang.
Tidak ada penyalahgunaan kuasa yang nyaman di tempat terbuka.
Tidak ada manipulasi kebijakan yang leluasa ketika rakyat mengetahui.

Segala bentuk pembusukan negara selalu membutuhkan satu hal: gelap.

Gelap itulah yang tercipta ketika informasi ditutup, data dipersulit, keputusan disembunyikan, dan birokrasi menjadikan dokumen publik seolah milik pribadi. Dalam kegelapan semacam itu, rakyat kehilangan mata. Ketika rakyat kehilangan mata, kekuasaan mulai kehilangan malu.

Karena itu, peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional setiap 30 April tidak semestinya dibaca sebagai agenda seremonial tahunan belaka. Ia adalah alarm keras bagi sebuah bangsa: sejauh mana negara ini berani hidup di bawah cahaya pengawasan rakyat? Momentum ini berakar pada lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan hak warga negara untuk memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun persoalannya, undang-undang dapat disahkan, kantor PPID dapat dibentuk, website dapat dibuat, slogan transparansi dapat dikampanyekan tetapi kesadaran untuk benar-benar terbuka belum tentu lahir.

Dan di sinilah persoalan bangsa ini sesungguhnya bermula: kita sering membangun sistem, tetapi lupa membangun kesadaran.

Maka Hari Keterbukaan Informasi Nasional harus dibaca lebih jauh, lebih dalam, dan lebih radikal melalui gagasan Trilogi Kesadaran yang dikemukakan Syaykh Al Zaytun , yaitu kesadaran filosofis, kesadaran ekologis, dan kesadaran sosial. Trilogi ini bukan sekadar konsep pendidikan, melainkan kerangka untuk menilai apakah sebuah bangsa sungguh bergerak menuju kemajuan atau hanya sibuk merapikan kemasan ketertinggalannya.

Pertama, kesadaran filosofis: keterbukaan adalah soal harga diri negara.

Kesadaran filosofis menuntut keberanian menjawab pertanyaan paling mendasar: untuk siapa negara bekerja?

Jika jawabannya untuk rakyat, maka tidak ada alasan moral bagi negara untuk menutup informasi yang menyangkut hajat hidup rakyat. Anggaran, proyek, kebijakan, pelayanan, distribusi bantuan, hingga keputusan-keputusan strategis bukanlah barang rahasia birokrasi. Itu semua adalah wilayah pengetahuan publik.

Negara yang gemar menutup informasi sesungguhnya sedang mengirim satu pesan telanjang: kami ingin bekerja tanpa ditanya.

Padahal kekuasaan yang tidak mau ditanya adalah kekuasaan yang sedang menjauh dari demokrasi.

Di titik ini, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ukuran harga diri sebuah pemerintahan. Pemerintah yang bersih tidak takut diperiksa. Pemerintah yang jujur tidak takut dibaca. Pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh tidak takut diketahui.

Yang takut diketahui biasanya memang menyimpan sesuatu.

Kedua, kesadaran ekologis: demokrasi juga bisa tercemar.

Syaykh Al Zaytun memandang ekologi sebagai kesadaran menjaga lingkungan kehidupan agar tetap sehat dan menopang keberlanjutan. Dalam kehidupan bernegara, lingkungan itu bukan hanya hutan, air, atau udara—tetapi juga lingkungan informasi.

Demokrasi memiliki ekosistemnya sendiri. Ia hidup dari kepercayaan, tumbuh dari data yang jujur, dan bernapas dari komunikasi yang terbuka.

Ketika informasi resmi lambat, kabur, atau sengaja disembunyikan, maka ruang publik akan diisi limbah: desas-desus, fitnah, hoaks, propaganda, dan prasangka. Demokrasi menjadi sesak. Masyarakat tidak lagi percaya pada institusi. Negara dan warga saling memandang dengan curiga.

Itulah polusi politik yang hari ini nyata kita rasakan.

Di era kecerdasan buatan, deepfake, dan ledakan media sosial, ketertutupan informasi adalah bunuh diri kelembagaan. Negara akan selalu kalah cepat dari kebohongan jika kebenaran justru diparkir di laci birokrasi.

Karena itu keterbukaan informasi hari ini bukan pilihan pencitraan, melainkan kebutuhan ekologis agar udara demokrasi tetap layak dihirup.

Ketiga, kesadaran sosial: informasi harus turun menjadi keadilan.

Kesadaran sosial mengajarkan bahwa seluruh sistem yang dibangun harus berujung pada kebermanfaatan manusia. Transparansi yang hanya berhenti pada publikasi laporan tanpa memudahkan rakyat mengakses haknya hanyalah keterbukaan kosmetik.

Rakyat kecil tidak membutuhkan jargon informatif.
Mereka membutuhkan kepastian.

Petani butuh tahu ke mana subsidi bergerak.
Mahasiswa butuh tahu bagaimana dana pendidikan dikelola.
Pasien butuh tahu kualitas layanan kesehatan.
Warga desa butuh tahu bagaimana anggaran pembangunan dibelanjakan.

Informasi yang tidak bisa dipahami rakyat sama saja dengan informasi yang tetap terkunci.

Maka kesadaran sosial menuntut agar keterbukaan informasi menjelma menjadi alat pemberdayaan, alat pengawasan, dan alat pemerataan keadilan. Negara yang membuka data tetapi tidak membuka akses pemahaman hanyalah negara yang transparan di permukaan namun tetap eksklusif di kedalaman.

Bangsa Gelap atau Bangsa Sadar

Di sinilah Hari Keterbukaan Informasi Nasional memperoleh makna paling keras: ini bukan soal membuka file, tetapi soal memilih masa depan.

Apakah Indonesia ingin menjadi bangsa gelap: bangsa yang rakyatnya dibiasakan tidak tahu, tidak bertanya, dan akhirnya tidak peduli?

Ataukah menjadi bangsa sadar, bangsa yang menjadikan informasi sebagai cahaya untuk mengontrol kuasa, menyehatkan demokrasi, dan menegakkan keadilan sosial?

Trilogi Kesadaran Syaykh Al Zaytun memberi kita jawaban bahwa keterbukaan informasi hanya akan hidup jika ada revolusi kesadaran:
kesadaran berpikir,
kesadaran menjaga lingkungan demokrasi,
dan kesadaran membela kepentingan sosial.

Tanpa itu, Hari Keterbukaan Informasi Nasional hanya akan menjadi upacara tahunan yang selesai sebelum spanduk diturunkan.

Tetapi dengan itu, 30 April dapat menjadi titik nyala: hari ketika bangsa ini memutuskan untuk keluar dari gelap.

Sebab sejarah telah berkali-kali membuktikan, bangsa yang dibiarkan tidak tahu adalah bangsa yang paling mudah diarahkan ke mana saja.