Menemui Wakil Gubernur Jawa Barat, Bamsoet Dukung Pemekaran Wilayah

MDI.NEWS INDRAMAYU | BANDUNG – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa dan luas wilayah mencapai 35.377,76 km², Jawa Barat menjadi provinsi dengan kepadatan tinggi serta tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

“Dengan populasi sekitar 50 juta jiwa, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, meskipun hanya terdiri dari 27 kabupaten/kota. Sebagai perbandingan, Jawa Tengah yang memiliki 37 juta penduduk terbagi menjadi 35 kabupaten/kota, sedangkan Jawa Timur dengan 41 juta penduduk memiliki 38 kabupaten/kota,” ujar Bamsoet usai bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di Bandung, Minggu (23/2/2025).

Ketimpangan Pembangunan Jadi Alasan Utama

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat sebagai salah satu alasan utama perlunya pemekaran. Kawasan utara, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Karawang, mengalami pertumbuhan pesat berkat industrialisasi dan urbanisasi. Sementara itu, wilayah selatan seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis masih tertinggal dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

“Sebagai contoh, Kabupaten Garut memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun belum tergarap optimal karena keterbatasan anggaran serta fokus pembangunan yang lebih terpusat di wilayah utara. Dengan pemekaran, alokasi sumber daya dapat lebih merata dan pembangunan bisa lebih spesifik sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” jelas Bamsoet.

Pemekaran untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Menurut Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini, beban administratif di Jawa Barat semakin berat akibat tingginya jumlah penduduk. Kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor mengalami overpopulasi, yang berdampak pada kemacetan, polusi, serta penurunan kualitas hidup masyarakat.

“Pemekaran wilayah bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memperpendek jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pembentukan kabupaten/kota baru akan memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi,” tambah Bamsoet.

Dampak Positif bagi Ekonomi Lokal

Selain itu, pemekaran wilayah juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jawa Barat memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, namun belum seluruhnya tergarap maksimal. Dengan adanya daerah otonom baru, pemerintah setempat dapat lebih fokus dalam mengembangkan sektor unggulan masing-masing wilayah.

“Wilayah Priangan Timur seperti Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam dan budaya. Jika dimekarkan menjadi provinsi atau kabupaten baru, maka pengelolaan destinasi wisata seperti Gunung Galunggung, Pantai Pangandaran, serta kerajinan khas Tasikmalaya bisa lebih maksimal,” kata Bamsoet.

Tantangan Pemekaran Wilayah

Meski memiliki banyak manfaat, Bamsoet juga mengingatkan bahwa pemekaran wilayah tidak lepas dari tantangan. Biaya yang diperlukan tidak sedikit, mulai dari pembangunan infrastruktur pemerintahan baru hingga pengalokasian anggaran untuk kebutuhan daerah baru. Selain itu, potensi konflik kepentingan dalam pembagian sumber daya dan wewenang juga harus diantisipasi.

“Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan kajian mendalam sangat diperlukan sebelum keputusan pemekaran wilayah diambil,” pungkasnya.